Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan optimisme terhadap kinerja perekonomian nasional sekaligus memaparkan arah kebijakan strategis ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen (year on year). Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen melalui harmonisasi belanja pemerintah, peningkatan investasi, serta optimalisasi peran Danantara sebagai motor produksi nasional.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan visi ekonomi berdikari yang bertumpu pada penguatan fondasi domestik dan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia menekankan bahwa kemandirian ekonomi bukan sekadar cita-cita, melainkan strategi nyata untuk membawa Indonesia menuju fase lepas landas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut disorot sebagai salah satu kebijakan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Program ini dinilai mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, khususnya pada lapisan masyarakat paling bawah, serta berkontribusi pada tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
Sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi kerakyatan, Presiden menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan terintegrasi pada 2026. Desa-desa tersebut akan dilengkapi fasilitas pabrik es, cold storage, hingga armada kapal berbasis skema koperasi. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan.
Di sisi lain, percepatan pembentukan hampir 30.000 Koperasi Merah Putih beserta gudang desa juga menjadi prioritas. Melalui koperasi, masyarakat diharapkan memperoleh akses langsung terhadap barang subsidi dan layanan pembiayaan mikro, sehingga terhindar dari praktik rentenir serta memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput.
Dalam aspek tata kelola, Presiden mengumumkan capaian efisiensi anggaran lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama pemerintahan dengan memangkas belanja tidak produktif, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Ia juga menegaskan komitmen kuat pemberantasan korupsi di seluruh lini serta mendorong pengelolaan aset negara yang lebih efisien dan transparan melalui Danantara.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah meneguhkan tekad untuk membawa perekonomian nasional tumbuh lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Sumber: BPMI Setpres
