Boyolali, Karysmafm.com – Sedikitnya 750 guru madrasah swasta di Kabupaten Boyolali menyuarakan aspirasi terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan ketimpangan kebijakan pendidikan dalam kegiatan halal bihalal Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN), Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang digelar di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali tersebut dihadiri anggota PGIN dari jenjang MI, MTs, dan MA swasta. Dari total 1.049 anggota, sebanyak 750 orang mengikuti acara yang dikemas dalam bentuk dialog dan diskusi terbuka.
Ketua PC PGIN Boyolali, Fatoni Afif Fauzi, mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas guru madrasah dalam memperjuangkan hak-haknya.
“Ukhuwah yang kuat menjadi modal utama untuk memperjuangkan nasib guru madrasah, terutama terkait P3K dan pengakuan masa kerja,” ujarnya.
Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada guru madrasah swasta yang diangkat menjadi P3K. Hal tersebut dipengaruhi belum adanya regulasi yang secara tegas mengakomodasi posisi guru swasta dalam kebijakan pemerintah.
PGIN Boyolali pun mendorong adanya revisi aturan agar guru madrasah swasta mendapat pengakuan dan kesempatan yang sama.
Sementara itu, Ketua PGIN, Hadi Sutikno, menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali terkait rencana program LKS gratis dan seragam untuk siswa SD dan SMP negeri.
Menurutnya, kebijakan tersebut belum mencerminkan asas keadilan karena tidak menyentuh sekolah swasta.
“Kami juga bagian dari Boyolali, tetapi belum mendapatkan perhatian yang sama,” katanya.
Selain itu, Hadi juga menyinggung kebijakan Kementerian PAN-RB yang menolak usulan pengangkatan guru madrasah menjadi P3K. Ia menilai banyak guru madrasah telah memenuhi syarat, mulai dari masa pengabdian hingga sertifikasi.
Dalam forum tersebut juga disampaikan data Kementerian Agama RI terkait sekitar 630 ribu guru madrasah yang akan diusulkan menjadi P3K secara bertahap selama empat tahun ke depan.
PGIN berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah hingga pusat agar tercipta kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.(Tono).
