Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) koordinasikan masalah sengketa wilayah untuk menjaga stabilitas nasional. Hal ini dibahas karena perselisihan batas wilayah antar daerah yang mengganggu proses pelaksanaan program pemerintah.
Demikian disampaikan oleh pimpinan rapat, Kartika Adi Putranta, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan dalam Rapat Koordinasi Analisis Penanganan Perselisihan Penegasan Batas Daerah dan Sengketa Pulau Dalam Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional yang diselenggarakan pada Jumat (30/04/2026) di Jakarta dimana Kartika menegaskan bahwa ketidakjelasan batas wilayah berdampak negatif kepada pembangunan dan masyarakat.
“Akibat ketidakjelasan garis batas antar daerah ini berdampak kepada ekonomi, politik, dan hukum, yang menyebabkan ketersendatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat, permasalahan utama pada ketidakjelasan batas wilayah turut didiskusikan bersama. Permasalahan tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kartika Adi Putranta meliputi batas daratan, batas pengelolaan wilayah laut, dan sengketa pulau.
Kartika juga menyebut bahwa permasalahan ini didasarkan oleh adanya kepentingan tertentu yang memperparah permasalahan tentang batas wilayah ini.
“Permasalahan ini tidak hanya menyangkut tentang penarikan garis administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi khususnya sumber daya alam yang memicu tarik-menarik klaim antar daerah,” ujar Kartika.
Dalam rapat juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait yang meliputi Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kasubdit Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar pada Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupa bumi, Badan Informasi Geospasial, Perwakilan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Perwakilan Direktorat Topografi TNI AD, dan Perwakilan Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan.
Melalui rapat ini, pemerintah berkomitmen menuntaskan permasalahan batas wilayah melalui penguatan penyelesaian koordinasi permasalahan wilayah dalam agar kondusifitas di daerah dapat terjaga untuk mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.
